Kasus Dugaan Fitnah Buang Pakan Ternak Yang Terbengkalai Selama Tiga Tahun

Batam. Asiatimes.id – Selasa,15/03/2022. Batam. mendatangi langsung ke kantor Eduard Kamaleng S.H, Yang beralamatkan di Komplek Ruko Mega Mas Blok F No. 9 Batam. Beliau adalah sebagai Kuasa Hukum terkait kasus Fitnah yang di alami oleh Andreas Priono dari salah satu karyawan PT Indo Tirta Suaka (ITS).

Setelah kalah menuntut hak-hak secara perdata di tingkat Mahkamah Agung (MA), Andreas Priyo Suciono, karyawan PT Indo Tirta Suaka (ITS) Pulau Bulan, akhirnya menuntut secara pidana dugaan fitnah pembuangan pakan ternak terhadap perusahaan yang mempekerjakannya itu.

Seperti diketahui, PT ITS pada tanggal 15 Juli 2019 lalu, mem-PHK Andreas yang tertuang dalam surat perusahaan peternakan tersebut nomor 317/ITS/ADM-HR/VII/2019.

Isi ringkas surat PHK tersebut, antara lain menyebutkan Hasil investigasi dari tim yang dibentuk oleh manajemen PT ITS terkait pembuangan pakan, maka disimpulkan bahwa saudara (Andreas) telah melakukan pelanggaran berat pasal 158 angka (1) huruf g UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja bersama Pasal 25 ayat 5.4.

Andreas melalui kuasa hukumnya, Eduard Kamaleng SH, telah menggugat secara perdata PT ITS tersebut. Melalui persidangan yang cukup panjang dan alot hingga sampai ke tingkat MA, akhirnya Andreas kalah.

“Tapi, kami tak patah arang. Kami tuntut pidana fitnah dugaan pembuangan limbah yang jadi landasan terjadinya PHK tersebut,” ujar Eduard kepada Swanara-com.

Padahal, kata Eduard, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012/PUU-I/2003, salah satu amarnya menyatakan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan Inkonstitusional bersyarat.

Norma Pasal 158 UU Ketenagakerjaan, intinya membuka peluang pemberi kerja melakukan PHK dengan alasan buruh melakukan kesalahan berat.

Dalam pertimbangannya, MK menilai kesalahan berat yang dimaksud ketentuan itu tanpa due Process of law melalui putusan pengadilan.

“Jadi itu dia, sudah ada belum putusan pengadilan sebagaimana dituduhkan pihak manajemen perusahaan, klien saya terbukti dia yang membuang pakan ternak tersebut. Siapa yang menuduh yaitu perusahaan, perusahaan harus membuktikan tuduhannya. Itu KUHAP yang mengatakan begitu,” terang Eduard.

Jika nantinya, lanjut Eduard, pihak perusahaan tidak bisa membuktikan tuduhan pelanggaran berat pasal 158 UU Ketenagakerjaan, pihaknya akan menambahkan tambahan dugaan pelanggaran pasal 263 KUHPidana yaitu penggunaan surat palsu yang menyebabkan kerugian.

“Surat tersebut asli, tapi isi dalam surat tersebut diduga palsu jika pihak perusahaan tidak bisa membuktikan tuduhan mereka tehadap klien saya, melakukan pelanggaran berat (pasal 158). Ini yang sedang kami desak pihak penyidik,” aku Eduard.

Disebutkan Eduard, pihaknya mengadukan PT ITS ke Polresta Barelang Nomor: LP-B/772/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang tindak pidana fitnah pembuangan pakan ternak.

Oleh Polresta Barelang, telah melimpahkan laporan tersebut ke Polsek Sekupang. Sampai saat ini, kata Eduard, sudah kesembilan kali surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) tanggal 31 Agustus 2020 sesuai dengan Nomor B/04.c/VIII/2020/Reskrim Polsek Sekupang.

Dalam SP2HP yang ditunjukkan Eduard kepada Awak Media, pada poin 2 bahwa proses penyelidikan terhadap perkara fitnah ini belum bisa dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Poin 3, hambatan yang ditemui dalam proses penyelidikan:
A. PT ITS belum memberikan video pembuangan pakan ternak diduga dilakukan Andreas Priyo Suciono.
B. PT ITS belum mengabulkan permintaan Polsek Sekupang untuk pendampingan ke tempat kejadian perkara di Pulau Bulan, dengan alasan karena sesuatu hal lainnya, di samping protokol kesehatan yang sangat ketat di saat masa Pandemi Covid-19.

Pihak aparat penegak hukum di anggap tidak proporsional dalam menjalankan tugasnya. “Pungkasnya.

(Darman)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *