Diduga Aliansi Mahasiswa Menggelar Demo Tidak Memiliki Ijin

Batam. Asiatimes.id – Aliansi Mahasiswa Kota Batam menggelar aksi demonstrasi, Senin (11/4) siang. Para mahasiswa tiba dan berkumpul di depan Taman Aspirasi DPRD Batam. Mereka kemudian bergerak ke Kantor DPRD Batam.

Namun baru berjalan beberapa langkah massa yang akan berdemonstrasi di DPRD Kota Batam dihalangi oleh rombongan intelkam Polresta Barelang.

Para demonstran itu ditaksir sekitar 100 orang saja dan berlangsung cukup singkat karena tidak sampai dua jam sudah selesai.

Menurut para demonstran bahwa adanya rencana penundaan Pemilu itu diduga telah melanggar dan melecehkan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, mereka juga mendesak Presiden RI melalui Menteri Perdagangan untuk dapat menstabilkan harga bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan di Indonesia.

Para demonstran juga menolak keras perihal kenaikan bahan bakar minyak alias BBM. Selain itu mereka juga menolak pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kasat Intel Polresta Barelang, Kompol Yudiarta Rustam mengatakan kepada mahasiswa bahwa aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa tidak memiliki izin.

“Kalian telah menyalahi aturan karena memasukkan surat pemberitahuan aksi tidak sampai 3×24 Jam,” kata Yudi

Perdebatan antara kelompok mahasiswa dan kasat Intel terus memanas.

“Kalian mau teriak silahkan teriak di sini, kalian tidak boleh masuk. Kalian mahasiswa ngerti aturan nggak,” ujarnya dengan nada tinggi kepada para mahasiswa.

Aksi saling dorongan antara mahasiswa dan anggota kepolisian sempat terjadi hingga beberapa menit dan kembali mereda.

Usai terjadi aksi saling dorong dengan kepolisian yang berjaga akhirnya memutuskan untuk menyampaikan orasi di depan jalan kantor DPRD Kota Batam.

Dalam orasinya para mahasiswa menuntut wacana penundaan Pemilu, dan menuntut pembatalan 3 periode untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo,

Mahasiswa Kota Batam juga menuntut beberapa hal lain diantaranya, menolak amandemen Undang – Undang Dasar 1945 kelima kali.

Kemudian menuntut Presiden menstabilkan harga bahan pokok, menolak kenaikan BBM, dan meminta Pemerintah Pusat mengkaji ulang pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Kita hari ini kuliah di jalan, kawan-kawan. Kita turun ke jalan untuk rakyat. Untuk itu, hari ini kita akan berjuang menyampaikan aspirasi kita. Pertama, kami menolak penundaan pemilu 2024. Kedua, kami menolak amandemen UUD 1995 ke – 5. Ketiga, kami minta stabilkan harga bahan pokok, kami juga menolak kenaikan BBM dan PPN, dan berikut kami meminta, kaji ulang UU Ibu Kota Negara (IKN),” tutup Rifai.
(Rara)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *