Sulsel. Asiatimes.id – Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia Firman Jaya Daeli bertemu dan berdiskusi bersama Kepala Kepolisian Provinsi Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) Irjen Pol. Nana Sudjana dan Wakil Kapolda Sulsel Brigjen Pol. Chuzaini Patoppoi, di Ruang Kerja Kapolda, kantor Mapolda, di Makassar, Sulsel, hari Senin, tanggal 25 Juli 2022. Pertemuan persahabatan dan diskusi informal berintikan pada percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan Indonesia Maju dan pembumian Presisi Bhayangkara.
Irjen Pol. Nana Sudjana adalah perwira tinggi Polri lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1988 B berpangkat jenderal bintang dua senior. Pernah menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kapolda Metro Jaya, Koordinator Staf Ahli Kapolri, Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), dan kini menjadi Kapolda Sulsel. Brigjen Pol. Chuzaini Patoppoi adalah perwira tinggi Polri lulusan Akpol Tahun 1991 berpangkat jenderal bintang satu senior. Pernah menjadi pejabat struktural dan komandan (kepala) satuan wilayah dan satuan kerja di lingkungan institusi Polri. Penempatan pertama Brigjen Pol. Chuzaini Patoppoi sejak lulus dari Akpol Tahun 1991 dengan pangkat Inspektur Dua (Ipda) adalah di jajaran wilayah hukum Polres Nias sebagai Kapolsek Kecamatan Idanogawo, Kepulauan Nias.
Firman Jaya Daeli yang juga pernah menjadi Tim Perumus UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan UU Pertahanan Negara, bertemu dan berdiskusi juga bersama dengan Kepala Kejaksaan Provinsi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Febrytriyanto, di Ruang Kerja Kajati, kantor Kejati, di Makassar, Sulsel, hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022. Pertemuan dan diskusi dua sahabat lama dan baik tersebut bersentukan dan bermaterikan mengenai pemaknaan institusi Adhyaksa (Kejaksaan Republik Indonesia) secara berarti dan massif dalam kerangka dan konteks Membangun dan Menuju Indonesia Maju.
Kajati Sulsel Febrytriyanto adalah pejabat struktural Kejaksaan RI, dengan jabatan setara dengan jenderal bintang dua senior. Pernah menjadi Kajati Sulawesi Tenggara dan Inspektur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM Pengawasan) Kejaksaan Agung RI, dan kini menjadi Kajati Sulsel. Kunjungan kerja Firman Jaya Daeli ke Makassar, Sulsel merupakan sebuah kunjungan untuk beberapa tugas san kegiatan. Kunjungan di Sulsel tersebut berlangsung setelah selesai kunjungan kerja, tugas, dan kegiatan di kota Ternate dan Kota Jailolo Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara (Malut). Kemudian melanjutkan kunjungan ke Provinsi Sulsel, lalu ke Provinsi Bali, dan ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Pertemuan diskusi Firman Jaya Daeli yang juga pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa, salah seorang Ketua Presidium Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY), Presidium Forum Mahasiswa Pascasarjana UI, dan Aktifis “Kelompok Cipayung” pasa masanya, berlangsung juga bersama dengan elemen Pimpinan, Pengurus, dan Aktifis Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus dari komunitas “Kelompok Cipayung”. Berdiskusi dan berdialog dengan elemen GMKI dan HMI. Ada juga sejumlah Akademisi serta Pimpinan, Pengurus, dan Aktifis Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus (BEM) beberapa Perguruan Tinggi di Makassar, Sulsel.
Kemudian Firman Jaya Daeli yang juga pernah menjadi Komisi Politik dan Hukum DPR-RI serta pernah menjadi Dosen Tamu di Sespimmen Polri, Sespimti Polri, dan Sesko TNI AU, bertemu dan berdiskusi juga bersama dengan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Makassar Polda Sulsel Kombes Pol. Budi Haryanto, di Ruang Kerja Kapolrestabes, kantor Mapolrestabes, di Makassar, Sulsel, hari Selasa, tanggal 25 Juli 2022. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Budi Haryanto adalah lulusan Akpol Tahun 1995 dari korps Brimob dan dengan spesialiasasi Reserse.
Konstruksi dan substansi pemikiran yang tumbuh dan berkembang adalah Pemaknaan Konstitusionalitas Keindonesiaan Dan Pembangunan Kapasitas Kelembagaan Beserta Kualitas Peran Yang Berarti Dan Berdampak Untuk Membangun Provjnsi Sulsel Dan Kawasan Menuju Indonesia Maju. Adanya dan terbangunnya kualitas dan profesionalitas Sistem Pendidikan, Kemahasiswaan, Kebudayaan, Keekonomian, Kewiraswastaan, Hukum, Keamanan, dan Otonomi Daerah.